Israel melanggar sebuah arahan Gedung Putih yang mengharuskan penerima bantuan militer Amerika untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang didanai oleh AS tanpa hambatan, demikian disimpulkan oleh pejabat USAID dalam sebuah dokumen Amerika yang dirahasiakan yang ditinjau oleh Devex.
Dalam laporan kepada Blinken, USAID "menilai bahwa pemerintah Israel (GOI) saat ini tidak menunjukkan kepatuhan yang diperlukan" terhadap persyaratan memo tersebut yang mengharuskan mereka memfasilitasi dan tidak menghambat "transportasi atau pengiriman bantuan kemanusiaan Amerika Serikat" serta upaya internasional yang didukung oleh AS untuk memberikan bantuan.
Dalam dokumen USAID juga disampaikan "kekhawatiran serius bahwa pembunuhan hampir 32.000 orang, di mana GOI sendiri menilai sekitar dua pertiga di antaranya adalah warga sipil, mungkin merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional." Namun, dokumen tersebut menambahkan bahwa penentuan akhir akan menjadi subjek "analisis rinci" oleh pengacara pemerintah AS. Jumlah kematian saat ini telah meningkat menjadi lebih dari 34.000, menurut perkiraan PBB, yang didasarkan pada angka yang dikompilasi oleh Kementerian Kesehatan yang dikelola oleh Hamas.
Pemerintahan Biden memperkirakan para ahli internasional akan menyatakan "kelaparan yang sedang berlangsung" di Gaza pada awal bulan depan, menurut sebuah memo internal terpisah kepada Blinken dari para ahli AS tentang keamanan pangan di Departemen Luar Negeri dan USAID. Garis subjek memo tersebut, yang dilihat oleh Devex, berbunyi: "Kelaparan Tak Terhindarkan, Perubahan Dapat Mengurangi namun Tidak Menghentikan Kematian Sipil yang Luas."
"Permasalahan administratif yang diberlakukan oleh Israel menghalangi pengiriman" bantuan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa, tambahnya.
